Tentang

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan, partisipasi masyarakat, dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Melayani dan Bebas Korupsi (WBBK), UIN Sunan Ampel Surabaya membuka ruang Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan whistleblowing. Dumas dan whistleblowing  disampaikan kepada Rektor melalui dan dikelola oleh  Satuan Pemeriksa Intern (SPI) yang merupakan organ pengawasan Universitas.

Dumas dan whistleblowing dapat dilakukan melalui media Whatsapp (WA), email pengaduan.spi@uinsby.ac.id, atau secara lisan yang direcord dalam Berita Acara Pengaduan oleh petugas SPI.

 

Beberapa pengertian yang perlu diperhatikan:

  1. Pengaduan masyarakat, yang selanjutnya disebut Dumas adalah sumbangan pikiran, saran, gagasan dan atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.
  2. Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum/tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Universitas.
  3. Pelapor adalah individu atau kelompok masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada UIN Sunan Ampel Surabaya.
  4. Whistleblower adalah pejabat/pegawai UIN Sunan Ampel Surabaya yang melaporkan perbuatan yang melawan hukum/tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang terjadi di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya; yang bersangkutan bukan merupakan bagian dari pelaku perbuatan yang melawan hukum yang dilaporkannya.
  5. Terlapor adalah aparatur UIN Sunan Ampel Surabaya yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran baik terkait penyelenggaraan tugas dalam pemberian layanan maupun terkait sebagai Aparatur Sipil Negara.
  6. Etika adalah norma yang harus dipedomani oleh aparatur UIN Sunan Ampel yang menjalankan tugas pengelolaan Dumas yang meliputi sikap, ucapan, tindakan dan perilaku.
  7. Konfirmasi adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi dalam rangka penegasan tentang kebenaran substansi Dumas/whistleblowing.
  8. Klarifikasi adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi dalam rangka menjernihkan substansi Dumas/whistleblowing.
  9. Pemeriksaan adalah proses mendapatkan informasi dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis masalah, serta menilai bukti tentang substansi pengaduan masyarakat.
  10. Tindak lanjut adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian pengaduan yang meliputi proses klarifikasi, konfirmasi, pemeriksaan, rekomendasi serta pelaksanaannya.

 

 

Prinsip-prinsip pengelolaan Dumas dan whistleblowing:

  1. Legalitas, yaitu melakukan pengelolaan Dumas dan whistleblowing dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan;
  2. Transparansi, yaitu melakukan pengelolaan Dumas dan whistleblowing secara terbuka dan memberi kesempatan kepada masyarakat pengadu dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap pengelolaan Dumas dan whistleblowing berdasarkan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan;
  3. Koordinasi, yaitu melakukan pengelolaan Dumas dan whistleblowing dengan melakukan kerja sama yang baik antar pejabat dan instansi terkait;
  4. Efektivitas, yaitu melakukan pengelolaan Dumas dan whistleblowing secara tepat sasaran, akurat dan valid;
  5. Efisiensi, yaitu melakukan pengelolaan Dumas dan whistleblowing secara hemat tenaga, waktu, sarana dan biaya;
  6. Akuntabilitas, yaitu melakukan pengelolaan Dumas dan whistleblowing yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik proses maupun tinda klanjutnya;
  7. Objektivitas, yaitu melakukan pengelolaan Dumas dan whistleblowing berdasarkan data dan bukti yang sebenarnya tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi, golongan ataupun kepentingan pihak tertentu;
  8. Adil, yaitu melakukan pengelolaan Dumas dan whistleblowing tanpa membeda-bedakan dan tanpa diskriminasi perlakuan terhadap pelapor dan terlapor;
  9. Rahasia, yaitu melakukan pengelolaan Dumas dan whistleblowing dengan melindungi dan menjaga kerahasiaan pelapor dan terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. Profesionalitas, yaitu pengelolaan Dumas dan whistleblowing dilakukan oleh aparatur UIN Sunan Ampel Surabaya yang memiliki kompetensi, komitmen dan integritas
  11. Independen, yaitu melakukan pengelolaan Dumas dan whistleblowing yang terbebas dari intervensi pihak manapun atau siapapun;
  12. Praduga tak bersalah, yaitu melakukan proses klarifikasi, konfirmasi dan pemeriksaan terhadap terlapor dengan menganggapnya tidak bersalah sebelum terbitnya keputusan tentang penjatuhan sanksi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.