Standar Audit

 1.    Standar Umum

  1. Pemeriksa SPI harus memiliki kecakapan profesional yang memadai dan terus berusaha meningkatkan kemampuan. Dalam hal digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya.
  2. Dalam melaksanakan pemeriksaan, SPI bebas dari sikap dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi lain yang dapat mem-pengaruhi independensinya.
  3. Setiap pemeriksaan dimulai dengan penetapan tujuan dan penentuan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan serta standar yang harus diikuti oleh pemeriksa. Jenis pemeriksaan SPI meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  4. Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.
  5. SPI dapat menggunakan tenaga ahli apabila SPI tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan. Tenaga ahli yang dimaksud dapat merupakan aktuaris, penilai (appraiser), pengacara, insinyur, konsultan lingkungan, profesi medis, ahli statistik maupun geologi. Tenaga ahli tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar universitas. Penggunaan tenaga ahli harus disupervisi dengan semestinya.

2.   Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

  1. Pemeriksaan harus direncanakan dengan jadwal waktu yang jelas.
  2. Dalam rencana pemeriksaan harus ditentukan dan dikomunikasikan ruang lingkup pemeriksaan.
  3. Bukti audit yang cukup, relevan dan valid harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk mendukung simpulan, temuan audit dan rekomendasi yang diberikan.
  4. Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan.
  5. Pemeriksa harus merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk mengembangkan unsur-unsur temuan pemeriksaan guna memberikan rekomendasi yang memadai.
  6. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan.

3.    Standar Pelaporan Pemeriksaan

          a.    Pemeriksanaan keuangan

  • Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif (PSAP).
  • Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
  • Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
  • Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.
  • Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurang-an, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan.
  • Laporan auditor tidak memuat pernyataan pen-dapat mengenai laporan keuangan kecuali berupa rekomendasi untuk perbaikan, jika dipandang perlu.
  • Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada pimpinan unit yang diperiksa, Rektor dan kepada Inspektorat Jenderal Kemenag.

 

b.    Pemeriksaan kinerja

  • Pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan.
  • Laporan hasil pemeriksaan harus mencakup (i) tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan, (ii) hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan, dan rekomendasi, dan (iii) tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan.
  • Laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas, dan seringkas mungkin.
  • Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada pimpinan unit yang diperiksa, Rektor dan kepada Inspektorat Jenderal Kemenag.

 

c.    Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

  • Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan.
  • Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur.
  • Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi.
  • Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keter-batasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut.