«

Jul 17

Peran dan Fungsi SPI dalam Pengadaan Barang dan Jasa

“Peran dan Fungsi SPI (Satuan Pengawasan Internal) terhadap Pengadaan Barang dan Jasa”

 

Berdasarkan Ortaker (Organisasi dan Tata Kelola) UIN Sunan Ampel Surabaya PMA no 8 tahun 2014, salahsatunya keberadaan SPI (Satuan Pengawasan Intern) yang merupakan lembaga dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor ini, berfungsi sebagai lembaga pemeriksa/pengawas internal UIN Sunan Ampel. Selain ortaker tersebut, diperkuat dengan Piagam SPI bulan Mei 2014 dengan tujuan  antara lain :

  • Mengamankan asset Negara/ BMN
  • Meningkatkan keandalan laporan keuangan
  • Meningkatkan kepatutan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya

Selain Ortaker UIN Sunan Ampel Surabaya, 04 Agustus 2017 Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Sistem Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. PMA SPI PTKN ini menjadi aspek legal formal keberadaan SPI pada PTKN dibawah Kementerian Agama. Dalam PMA tersebut dijelaskan secara detail  tentang Pengawasan Internal (non akademik) yaitu seluruh proses kegiatan pemeriksaan internal, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi keagamaan negeri yang baik.

Di dalam Piagam SPI, ruang lingkup kerja SPI dalam pemeriksaan, pengawasan, pengendalian dan audit adalah bidang non akademik, yang berkaitan dengan penggunan anggaran dan kekayaan universitas yang meliputi Sumberdaya Manusia; Keuangan; Barang Milik Negara serta Pengadaaan Barang dan Jasa. Ruang lingkup Pengadaan Barang dan Jasa sendiri memiliki fungsi terdepan dalam menunjang sarana dan prasarana dalam kegiatan Universitas. Kegiatan Pengadaan barang dan jasa sendiri menurut Kaufmann, World Bank 2006, Aktifitas yang paling rawan dengan korupsi adalah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Untuk itu diperlukan faktor kecermatan dan kehati hatian dalam proses pengadaan barang dan jasa menurut regulasi yang telah ditentukan.

SPI UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri memulai pengawasan cureent audit pengadaan barang dan jasa tahun 2016, 2017, 2018 dan sampai sekarang 2019 dengan data yang telah diolah sebagai berikut :

 

Selama kurung 3 tahun tsb dilihat dari progress diagram dilakukan analisis sebagai berikut :

  • Pada tahun 2016 belum optimalnya peran SPI, dan konsultasi dan pengajuan SPJ/Laporan Pengajuan Pembayaran masih sebatas keperluan atau apabila ada laporan/ masalah.
  • Pada tahun 2017 proses adaptasi dan perubahan mindset dan peran SPI mulai berjalan, membentuk pola dan sistem prosedur pengadaan yang benar, yaitu dengan pengamanan dokumen administrasi serta melihat kepatutan dan kewajaran dalam volume, harga kewajaran, sehingga dari 84 dokumen ditemukan efisiensi Rp.211.900.000
  • Pada tahun 2018 proses pendampingan dan peran SPI sudah mulai berkurang karena system dan prosedur sudah berjalan serta pengalaman 2017, sehingga kepercayaan dalam proses konsultasi dan verifikasi SPJ naik dari 84 dokumen menjadi 183 dokumen, dan temuan menjadi minim yaitu Rp. Rp.51.358.900