«

»

Jul 30

Pergantian Pimpinan SPI: Transfer of Knowledge

Seiring dengan pergantian pimpinan SPI UINSA, pimpinan SPI 2014-2018 mengambil inisiatif melakukan transfer of knowledge dan transfer of value kepada pimpinan SPI 2018-2022. Kegiatan yang juga dihadiri Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag. dan Kepala Biro AUPK Drs. H. Rijalul Faqih, M.Si., ini berlangsung di ruang rapat SPI Senin, 30 Juli 2018.

Ketika membuka rapat, Ketua SPI Sutikno menyampaikan apresiasi dan harapan agar proses transfer of knowledge ini dapat menambah kesiapan dan semangat dalam melaksanakan peran dan fungsi SPI UINSA yang selama ini telah dirasakan sangat baik.

Mantan Kepala SPI Fadjrul Hakam Chozin mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan agar terjadi keberlanjutan peran, fungsi dan spirit SPI dalam tata kelola UINSA. Jangan sampai terjadi keterputusan.

“Saya tidak ingin lepas jabatan menghilang tanpa bekas,” ujarnya. Semua pengetahuan ke-spi-an ditransfer lengkap, berikut nilai-nilai yang selama ini dikembangkan, serta semua data dan informasi yang ada di SPI. Semua diserahkan, ditransfer.

Dalam acara yang berlangsung tiga jam ini, turut memberikan materi mantan Sekretaris SPI Khorriyatul Khotimah.

Hakam menegaskan, hal pertama yang perlu difahami adalah posisi SPI dalam organisasi dan tata kerja (ortaker) universitas. SPI merupakan organ pengawasan berdampingan dengan dua organ lainnya, yakni organ pertimbangan dan organ pengelola. Tetapi SPI berada di bawah rektor, dan menjalankan sebagian fungsi rektor dalam pengawasan. Karena itu SPI melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh elemen di bawah rektor.

Peran dan fungsi SPI dirujuk dari Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 8 Tahun 2014 tentang ortaker UINSA, PMA nomor 25 Tahun 2017 tentang SPI PTKN, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 200 Tahun 2017 tentang SPI Pada Badan Layanan Umum. Semua peraturan ini menunjukkan pentingnya SPI bekerja sesuai tugas dan fungsi dalam kerangka pengelolaan universitas yang baik (Good University Governance). Jika SPI tidak berfungsi, tidak ada jaminan pertumbuhan GUG.

Karena begitu pentingnya, SPI UINSA menetapkan visi “Menjadi Satuan Pemeriksa Intern yang profesional dan memberikan kontribusi terciptanya Good University Governance UINSA”.

SPI UINSA, kata Hakam, dikembangkan bukan hanya melaksanakan fungsi pengawasan, melainkan juga support manajemen. Ini sesuai dengan misi pertama SPI UINSA. Dalam konteks ini hal utama yang menjadi perhatian adalah kontrak kerja rektor, baik dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu maupun Dirjen Pendis Kemenag. Indikator Kinerja Utama dalam kedua kontrak kerja ini diturunkan menjadi kontrak kerja unit-unit dengan rektor yang kemudian menjadi basis penilaian kinerja SPI terhadap unit-unit.

Dalam keseluruhan kerja, selain berpedoman pada kode etik, SPI juga mengembangkan nilai-nilai yang menjadi “akhlak” pimpinan dan anggota SPI. Nilai-nilai itu terdiri atas value-added, objectivity, integrity, consultative, dan educated yang diakronimkan menjadi voice, yang berarti suara. Filosofinya, agar SPI terus menyuarakan pesan kepatuhan pada peraturan perundangan.

Sementara itu Khotim menyajikan program kerja SPI, mulai dari evaluasi penyelenggaraan SPIP, pendampingan analisis risiko, workshop manajemen perguruan tinggi, kegiatan pengawasan SPI, peran SPI dalam program Zona Integritas, Sistem Manajemen Strategis (SMS), pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan lainnya. Di akhir acara Khotim menyampaikan anggaran SPI dalam RKAKL, termasuk yang sudah terserap.

“SPI itu pengawas penggunaan anggaran, jadi anggarannya sendiri minimalis,” ujar Khotim.

Menjawab pertanyaan Wakil Rektor II tentang remunerasi Hakam menyatakan, sistem remunerasi belum selesai dibangun. Masih perlu penyempurnaan, dalam banyak aspek. Dalam penyempurnaan sistem remunerasi ini, peran pimpinan SPI cukup vital. Karena itu pimpinan SPI harus belajar cepat, dan bergerak cepat. Apalagi, sederet pekerjaan penting antre segera ditangani.